TRAVELOUNGE.CO I JAKARTA – Kementerian Pariwisata menggelar Rakornas Pariwisata III 2018 dengan tema Investasi dan Pembiayaan. Untuk membangun 10 Bali Baru dan mengembangkan destinasi wisata yang ada, Kementerian Pariwisata butuh investasi yang tidak sedikit. Setidaknya butuh Rp 500 Triliun hingga tahun 2024 nanti.
“Kebutuhannya Rp 500 Triliun sampai 2024. Bukan buat 10 Bali Baru saja, tapi untuk semuanya,” ungkap Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam acara jumpa pers Rakornas Pariwisata III di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Menurut Menpar, selain investasi, ada tiga kebutuhan pembiayaan yang diperlukan di sektor pariwisata. Pertama yaitu untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), kedua untuk kebutuhan pembiayaan Usaha Homestay (2018-2019), serta kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata).
Arief Yahya pun ingin agar investasi pariwisata yang masuk ini bisa menetes dan dinikmati langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Ini juga sebagai bukti bahwa Pemerintah hadir untuk rakyat. “Kementerian Pariwisata ini akan lebih ada gunanya, kalau semua skema investasi ini bermanfaat ke rakyat,” imbuh Arief.
Sementara itu, Agus Purwoto Sekretaris Kemenko Bidang Kemaritiman menegaskan bahwa sektor pariwisata tidak bisa dilepaskan dalam dunia investasi. Apalagi pariwisata sudah ditetapkan jadi Core Business Pemerintah RI. Untuk itu membangun trust (kepercayaan) adalah hal yang wajib dilakukan untuk menggaet investasi
“Tourism sudah jadi bagian yang tak terelakkan dalam investasi. Kalau trust bisa terbangun maka investasi bisa mengalir,” tegas Agus.
Rakornas Pariwisata III yang digelar selama 2 hari hingga Kamis ini dihadiri 600 peserta dari berbagai unsur. Di acara ini juga dilakukan penanda tanganan MoU antar pihak-pihak terkait. Diharapkan dari Rakornas ini bisa membantu industri meraih investasi.
Baca Juga: The World Conference on Creative Economy (WCCE) Dihelat di Nusa Dua, Bali
“Kalau tidak bantu industri, percuma Kemenpar ada. Dari Rakornas ini diharapkan bisa membantu industri untuk meraih investasi,” jelas Arief Yahya.
Rakornas kali ini juga mendatangkan pembicara dari berbagai lembaga, seperti Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring.
Hadir juga Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Reza Anglingkusuma, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hadi Sucahyono.
Rakornas III Pariwisata ini juga membahas dan me-launching program universal traveller protection. Sebuah program perlindungan bagi wisman dan wisnus yang melakukan perjalanan di Indonesia. Asuransi perjalanan yang diperkirakan dapat meng-cover sampai Rp 320 triliun sampai tahun 2024 mendatang.
Di kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementeriàn. Antara lain Menteri Pariwisata dengan Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Lembaga Pembiayaan Pemerintah serta lunching Universal Traveller Protection.
Menpar berharap, rakornas ini dapat dijadikan sebagai momentum oleh pelaku usaha pariwisata. Mereka bisa mendapatkan alternatif pembiayaan dalam pengembangan usahanya.
“Alternatif pembiayaan dimaksud berupa pembiayaan melalui lembaga pembiayaan pemerintah seperti LPEI, PT SMI, PT SMF, PT PII, PINA, dan LPDB. Juga melalui pembiayaan swasta seperti Industri Keuangan Bank, Industri Keuangan Non Bank, dan Pasar Modal,” pungkas Menpar Arief Yahya.
Ismail Sidik
