TRAVELOUNGE.CO I JAKARTA – Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, “Kami membuka pintu lebar-lebar untuk semua model pembiayaan inovatif. Kami percaya bahwa itu dapat diadopsi, diadaptasi, dan ditingkatkan untuk memenuhi komitmen SDGs. Ada beberapa isu yang bisa kita berdayakan dalam pembiayaan ini seperti: mempromosikan ekowisata di wilayah pesisir, adalah salah satu prioritas kami. Meningkatkan kesejahteraan perempuan di wilayah pesisir yang terlibat dalam ekowisata, selain itu ada juga pengembangan Kawasan Konservasi Laut,” kata Luhut.

Hal ini Luhut tegaskan saat menjadi salah satu pembicara dalam panel diskusi yang diselenggarakan oleh Badan PBB untuk urusan Lingkungan Hidup (UNEP) pada pekan Sidang Umum PBB di Markas PBB, Amerika Serikat. Dalam diskusi yang bertajuk “Pembiayaan berkelanjutan: Tantangan dan Peluangnya” dipimpin oleh Erik Solheim, Direktur Eksekutif UNEP.

Menko Maritim Luhut B.Pandjaitan mengatakan umat manusia saat ini bisa melestarikan lingkungan dengan mekanisme keuangan yang inovatif. “Ukuran keberhasilan dalam pembangunan ekonomi tidak semata-mata berdasarkan pertumbuhan. Hal ini juga diukur oleh bagaimana lingkungan mereka dilindungi, bagaimana kawasan lindung laut mereka bertambah secara bertahap,” katanya, sebagaimana rilis yang diterima Travelounge.co (25/9).

Keberhasilan ekonomi saat ini menurut Menko Luhut, sudah mulai diukur oleh masyarakat yang punya keinginan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan dan menghirup udara bersih, dan minum air bersih.

Lebih lanjut menurutnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah tentang memenuhi kewajiban untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat kita dengan melestarikan lingkungan kita, di darat dan laut. Ini adalah tentang menggunakan mesin internasional untuk peningkatan kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat banyak. Karena menurut Menko Luhut, sektor keuangan memiliki tanggung jawab dalam pencapaian SDGs ini.

Dari pengalaman Indonesia, Menko Luhut menguraikan bahwa model bisnis berkelanjutan yang terkait dengan SDGs dapat bernilai hingga 12 triliun dolar AS pada tahun 2030. Meskipun kenyataannya upaya untuk memobilisasi investasi global terhadap SDGs adalah tugas yang tidak ringan.

Baca Juga: Kemenko Maritim Gelar Uji Kompetensi Pemandu Wisata Selam

Proyek inovatif
Pada pidatonya Menko Luhut juga memperkenalkan Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF), yaitu sebuah inisiatif yang didukung oleh Pemerintah Indonesia dan difasilitasi oleh UN Environment, World Agroforestry Centre, ADM Capital, dan BNP Paribas.

TLFF telah meluncurkan Obligasi Berkelanjutan (Sustainable bond) dengan jumlah 95 juta dolar AS, “Ini akan digunakan untuk membiayai perkebunan karet secara berkelanjutan di lahan terdegradasi di Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur. Area yang ditanami akan berfungsi sebagai zona penyangga untuk melindungi taman nasional yang terancam oleh perambahan. Sekitar 45.000 dari 88.000 hektar akan dicadangkan untuk mata pencaharian masyarakat lokal dan kegiatan konservasi. Dari kegiatan ini diharapkan dapat membuka 16.000 lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Tujuan dari kegiatan seperti ini, lanjutnya, adalah untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban pemerintah dalam memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya sambil melakukan perlindungan terhadap lingkungan.

Paparan lainnya adalah perkebunan kelapa sawit. “Pembangunan industri sawit berkelanjutan dapat memainkan peran besar dalam mencapai SDGs, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, sektor minyak sawit mempekerjakan sekitar 17,5 juta orang muda dan tua secara langsung atau tidak langsung. Melalui TLFF kami berharap tahun depan kami bisa mendapat satu miliar dolar AS untuk membiayai penanaman kembali perkebunan kelapa sawit skala kecil (petani),” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Menko Luhut, memahami ada beberapa kekhawatiran tentang dampak lingkungan namun Indonesia terus mendorong sektor industrinya untuk menerapkan produksi minyak sawit berkelanjutan yang sesuai dengan SDGs.

“Platform kolaborasi publik-swasta seperti fasilitas pembiayaan TLFF ini membantu menerjemahkan komitmen politik untuk mencapai SDGs. Banyak instrumen dan mekanisme keuangan inovatif telah menghasilkan dampak luar biasa dengan mengintegrasikan isu-isu sosial ke dalam sistem keuangan. Namun, inovasi harus didasarkan pada tiga tujuan utama yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, kesejahteraan masyarakat, dan memberikan generasi muda kita sebuah lingkungan dan alam yang bersih,” ujarnya.

Ismail Sidik