TRAVELOUNGE.CO I JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pariwisata sebagai sektor multidimensi perlu didukung secara multidimensional, termasuk dalam hal investasi dan pembiayaan. Hal ini agar sektor jasa ini berkembang pesat dan menjadi andalan dalam menghasilkan devisa sekaligus memperkuat neraca perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, kata Menkeu Sri Mulyani, pembangunan 10 destinasi prioritas pariwisata (DPP) yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019, harus didukung secara mulltidimensional oleh pemerintah dan dunia swasta.

“Menpar Arief Yahya menargetkan 20 juta wisatawan pada tahun 2019. Ini bukan hanya tugas Kemenpar, tapi adalah target kita semua untuk mensukseskannya. Kemenkeu mendukung melalui berbagai channel policy yang kita punya. Semua instrumen dan policy keuangan ditujukan untuk mendukung pariwisata,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keynote speech dalam Rakornas Pariwisata III Tahun 2018 di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Kamis siang (27/09).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati hadir di acara Rakornas pada hari kedua bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang memberikan keynote speech dengan tema ‘Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Dunia Usaha Pariwisata’.

Pada hari kedua Rakornas Pariwisata III Tahun 2018 ini berlangsung pula penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Menpar Arief Yahya dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, MOU Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan LPEI, PT SMI, PT SMF, PT PII, MoU antara Kemenpar dengan Pemda Manggarai Barat, dan Kemenpar dengan KADIN Indonesia.

Baca Juga: Untuk Membangun dan Kembangkan Destinasi Wisata, Kemenpar Butuh Investasi Rp.500 Trilyun

Menkeu Sri Mulyani melanjutkan, untuk mendukung pembangunan di destinasi wisata unggulan khususnya 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), yang kemudian dipilih 4 DPP sebagai ‘super prioritas’ (Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Borobudur), membutuhkan dana investasi Rp 500 triliun yang sebagian dibiayai pemerintah dan diharapkan lebih banyak dari dunia swasta.

“Dari sisi dimensi aksesibilitas, pemerintah melalui masing-masing instansi teknis telah membangun insfrastruktur berupa jalan, rel kereta api, airport dan seaport. Juga air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Dari dimensi amenitas, selain melakukan lewat belanja tak langsung, pemerintah juga memberikan dukungan melalui policy perpajakan antara lain untuk perhotelan,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, dukungan dalam dimensi atraksi juga dilakukan dengan mengalokasikan anggaran kepada kementerian dan lembaga teknis, misalnya, Badan Ekononi Kreatif (Bekraf). “Suksesnya acara pembukaan Asian Games 2018 yang menjadi trending topic dunia tidak lepas dari dukungan dalam anggaran APBN. Sukses dalam pembukaan itu menjadi ajang promosi pariwisata yang sangat efektif,” kata Sri Mulyani seraya mengatakan, dukungan langsung juga diberikan oleh Lembaga Pembiayaan seperti LPEI, PT SMI, PT SMF dan PT PII (BUMN) di bawah Kemenkeu.

Ismail Sidik