TRAVELOUNGE.CO I JAKARTA – Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu M. Faozal pada Rapat Koordinasi Manajemen Krisis Kepariwisataan NTB di Hotel Lombok Astoria Mataram, Kamis (19/9/2019) menegaskan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap untuk menerapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah di wilayahnya.
“Rakor ini langkah awal komitmen Nusa Tenggara Barat untuk membentuk MKK Daerah serta bertujuan untuk memetakan peran stakeholder pariwisata dalam penanganan situasi krisis. Rakor ini mempertemukan pemangku kepentingan pariwisata di tingkat kabupaten/kota NTB dengan berbagai pihak seperti Basarnas, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, POLRI, TNI, Angkasa Pura, akademisi, dan media,” kata Lalu M. Faozal.
Lebih lanjut, Faozal mengatakan bahwa pembentukan MKK NTB memiliki dasar hukum Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan (Permenpar MKK).
Beberapa langkah yang akan segera diambil oleh pemprov NTB adalah pemetaan personel, pembentukan jejaring, inventarisasi potensi krisis, dan penyusunan dokumen rencana aksi.
Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik, Guntur Sakti mendorong Dinas Pariwisata NTB untuk merangkul para pihak untuk bekerja sama dalam membentuk sebuah sistem penanganan krisis yang baik, mulai dari fase kesiapsiagaan dan mitigasi, fase tanggap darurat, fase pemulihan, serta fase normalisasi.
Baca Juga: Ancaman Bencana Alam Tektonik dan Vulkanik Berpotensi Ganggu Aktivitas Pariwisata
“MKK tidak hanya bekerja saat terjadi krisis saja, tetapi jauh sebelum terjadi krisis yakni pada fase Kesiapsiagaan dan Mitigasi, dengan melakukan pemetaan potensi krisis serta menyusun rencana langkah penanganan. Pada fase Tanggap Darurat, MKK melakukan assessment dampak krisis pada sektor pariwisata, melakukan koordinasi layanan wisatawan, dan menyusun strategi komunikasi krisis. Salah satu tugas terberat MKK adalah memulihkan citra dan kepercayaan industri dan wisatawan pasca krisis,” jelas Guntur.
Akal hanya Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Lilik Kurniawan, menyampaikan bahwa BNPB siap mendukung penyelenggaraan manajemen krisis kepariwisataan di NTB pada setiap fase. Lilik menegaskan perlunya peningkatan pemahaman pengelola objek dan daya tarik wisata (ODTW) tentang perencanaan dan pengelolaan ODTW dan industri pariwisata yang menjamin keselamatan wisatawan. Lilik juga menekankan agar para penyedia jasa taman rekreasi menyiapkan SOP penanganan khusus.
Mengenai upaya mitigasi, Lilik meminta agar pihak pengelola rumah sakit memperhatikan penempatan lokasi rumah sakit yang harus dipastikan berada di tempat aman. “Karena lokasi tersebut akan menjadi pertolongan pertama yang didatangi warga setempat,” tambah Lilik.
Dalam Rakor itu, seluruh perwakilan akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media yang hadir dalam Rapat Koordinasi ini memberikan apresiasi atas langkah Kemenpar dan Disparprov NTB dalam menginisiasi terbentuknya MKK NTB dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah-langkah selanjutnya.
Ismail Sidik