travelounge.co | Jakarta, 26 Januari 2026 – Pemerintah memperkuat strategi pariwisata Indonesia 2026 melalui penguatan konektivitas udara, percepatan infrastruktur pariwisata, dan optimalisasi wisatawan mancanegara.
Langkah kolaboratif lintas kementerian ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan daya saing destinasi nasional.
Strategi tersebut juga menegaskan optimisme pemerintah dalam mencapai target kunjungan wisatawan dan kontribusi ekonomi sektor pariwisata tahun ini.
Sektor pariwisata Indonesia menunjukkan tren pemulihan yang semakin kuat sepanjang 2025.
Hingga kuartal ketiga 2025, kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto tercatat mencapai 3,96 persen.
Pada periode yang sama, devisa pariwisata mencapai USD13,82 miliar.
Sektor ini juga menyerap tenaga kerja hingga 25,91 juta orang.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pariwisata kembali menjadi salah satu pilar penting perekonomian nasional.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hingga November 2025 tercatat mencapai 13,98 juta kunjungan.
Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan pada kuartal III-2025 mencapai USD1.259.
Pasar utama kunjungan wisman ke Indonesia berasal dari Malaysia, Australia, Singapura, dan Tiongkok.
Capaian ini menjadi dasar optimisme pemerintah dalam menyusun target pariwisata 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa target kunjungan wisman 2025 yang diproyeksikan 15 juta kunjungan telah tercapai.
Untuk 2026, pemerintah menargetkan 16 hingga 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara.
Pendapatan devisa dari sektor pariwisata diperkirakan berada pada kisaran Rp22 hingga Rp24,7 miliar.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB juga ditargetkan meningkat menjadi 4,5 hingga 4,7 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda jumpa pers usai Rapat Koordinasi Kepariwisataan di Jakarta.
Pariwisata Indonesia 2026 Didukung Strategi Terpadu
Pemerintah menyepakati sejumlah pilar utama untuk memperkuat sektor pariwisata ke depan.
Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas.
Konektivitas ini mencakup penguatan hubungan antarbandara eksisting dengan bandara-bandara baru yang telah dibuka.
Pemerintah pusat dan daerah juga akan menjalankan program bersama, khususnya di wilayah destinasi prioritas.
Selain itu, penyederhanaan akses masuk wisatawan mancanegara turut menjadi perhatian.
Evaluasi terhadap kebijakan visa kunjungan dilakukan guna menciptakan proses masuk yang lebih mudah dan kompetitif.
Transformasi tata kelola pariwisata juga menjadi agenda penting dalam strategi 2026.
Pemerintah mendorong digitalisasi ekosistem penyelenggaraan event melalui sistem perizinan terintegrasi.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing event nasional di tingkat regional dan global.
Standar keselamatan pariwisata juga akan diperkuat, salah satunya melalui penerapan asuransi pariwisata.
Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun rasa aman dan kepercayaan wisatawan.
Beberapa fokus strategi pemerintah untuk pariwisata 2026 antara lain:
- Percepatan infrastruktur dan konektivitas destinasi
- Evaluasi dan penyederhanaan kebijakan visa
- Digitalisasi perizinan event pariwisata
- Penguatan standar keselamatan wisata
- Kolaborasi pusat dan daerah di destinasi prioritas
Strategi terpadu ini dirancang agar pertumbuhan pariwisata tidak hanya mengejar angka kunjungan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan.
SDM Pariwisata dan Pembiayaan Jadi Kunci Daya Saing
Selain infrastruktur, pemerintah juga menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
Program peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata akan diperluas melalui skema upskilling.
Target pengembangan kompetensi ditetapkan hingga 400 ribu tenaga kerja pariwisata per tahun.
Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme industri pariwisata nasional.
Pemerintah juga memastikan keberlanjutan pembiayaan sektor pariwisata.
Salah satu inisiatif yang disiapkan adalah pembentukan Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).
Dana ini dirancang untuk mendukung pengembangan kualitas destinasi dan produk wisata nasional.
Selain itu, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa PPh DTP bagi tenaga kerja pariwisata untuk periode 2025–2026.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli pelaku industri sekaligus memperkuat keberlanjutan sektor.
Menjelang periode Lebaran, pemerintah juga menyiapkan berbagai program pendukung pariwisata.
Program tersebut mencakup diskon tiket transportasi dan diskon belanja yang telah terbukti efektif pada periode sebelumnya.
Fasilitas visa juga kembali menjadi bagian dari pembahasan strategis dan akan dilaporkan kepada Presiden.
Seluruh kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari ekosistem pariwisata yang saling terintegrasi.
Pemerintah menilai bahwa pencapaian 2025 menjadi modal kuat untuk menghadapi tantangan 2026.
Optimisme ini juga didukung oleh komitmen lintas kementerian dan lembaga dalam memperkuat sektor pariwisata.
Rapat Koordinasi Kepariwisataan yang menjadi dasar kebijakan ini dihadiri oleh Wakil Presiden, Menteri Pariwisata, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta sejumlah pejabat kementerian lainnya.
Kehadiran berbagai pemangku kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan strategi kolaboratif dan pendekatan berkelanjutan, pemerintah menilai target pariwisata Indonesia 2026 bukan hanya realistis, tetapi juga dapat menjadi momentum kebangkitan industri pariwisata nasional di tingkat global.(Harish E.)
