TRAVELOUNGE.CO I JAKARTA – Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 resmi memperpanjang status pandemi Covid-19 di Indonesia. Jitu atau blunderkah Kepres ini bagi bisnis pariwisata Indonesia?
Realitasnya Kepres ini pada akhirnya memang menuai ragam pendapat termasuk dari Founder dan Chairman Yayasan El John Indonesia, Martinus Johnnie Sugiarto. Menurutnya,” Semua resiko atau kemungkinan itu memang harus diambil dengan berani oleh pemerintah. Karena bila banyak penyebaran covid 19 dari luar negeri, pada akhirnya nanti bukan hanya bisnis pariwisata dalam negeri yang akan lebih hancur, tapi ekonomi makro kita juga akan terdampak dengan parah,” tandas pakar pariwisata yang baru saja sukses menghelat pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2021 meski pandemi Covid19 belum reda.
Dengan masih maraknya kasus Covid19, bagaimana sebenarnya proyeksi atau geliat pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air di 2022? Menurut Johnnie Sugiarto yang ditabalkan sebagai Raja Pariwisata Indonesia ini, sejatinya di 2022 suasana pariwisata secara global masih tidak bagus. Ini bisa dilihat dari banyaknya negara yang masih fokus menangani penyebaran covid 19 varian omicron dan tengah berusaha untuk menstabilkan ekonomi negara tersebut. Selain itu ditambah lagi dengan makin terbatasnya lapangan kerja di negara negara terdampak
” Akibatnya bukan hanya kita membatasi turis asing ke negara kita, tapi banyak juga negara yang memang meminta agar masyarakatnya membatasi diri keluar negeri. Apa lagi jika hanya untuk berwisata. Oleh karena itu pelaku wisata Indonesia yang masih mengharapkan kunjungan wisata dari manca negara, mungkin bisa berpikir ulang dengan segala rencananya itu, karena akan sulit tercapai,” kilah Sang Raja Pariwisata ini.
Lanjut owner eljohn.tv ini, harapan kebangkitan wisata kita sudah seharusnya lebih difokuskan ke wisata dalam negeri saja. Pemerintah diharapkan bisa lebih mensosialisasikan keberadaan wisata dalam negeri, menghimbau agar masyarakat menahan diri untuk tidak berwisata ke luar negeri kecuali untuk kepentingan bisnis atau dinas yang memang tidak bisa di hindari. Tapi kalau untuk berwisata cukup dalam negeri saja.
Dan nampaknya harapan ini baru bisa tercapai apabila penyebaran covid 19 dengan berbagai variannya itu dapat di kendalikan oleh pemerintah secara baik. ” Tanpa kondisi yang kondusif, susah untuk mendorong bangkitnya pariwisata dalam negeri. Beraaaat…,” cetus Raja Bisnis Executive Lounge.
Mengulik lagi Keppres Nomor 24 Tahun 2021 yang resmi memperpanjang status pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini bisa dimafhumi stakeholder pariwisata. Tapi meski begitu, Industri Pariwisata dalam negeri yang sudah terpuruk parah, hendaknya bisa di fasilitasi kemudahan oleh pemerintah. Misalnya dengan menanggung bunga pinjaman dari bank, memberikan pinjaman lunak baru, membebaskan PBB dan restribusi restribusi lain.
“Hal ini perlu di pikirkan oleh pemerintah, karena apabila industri Pariwisata dalam negeri sampai tutup, untuk mencari investor baru nanti setelah pandemi bukan lah perkara mudah. Jadi akan sangat bijak bila pemerintah terus mendukung usaha usaha yang sudah ada, bertahan dan berkembang. Jadi jangan sampai mereka bangkrut lagi,” tandas mantan wartawan ini.
Lebih dari itu Martinus Johnnie Sugiarto mengusulkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) dianjurkan membuat promosi destinasi ( bukan produk ) yang gencar. Baik itu untuk provinsi, kota atau kabupatennya. Karena begitu ekonomi bangkit dan masyarakat sudah punya uang untuk berwisata, tentu yang terpikir oleh mereka adalah destinasi destinasi yang gencar dipromosikan.
Tapi disisi lain, yang patut di ingat, ditengah dampak Covid19, kita memang tidak bisa memungkiri Indonesia dipuji karena dianggap mampu menghadapi dan mengatasi pandemi Covid19. Tentu saja hal ini berimplikasi positif bagi dunia pariwisata dan ekonomi kreatif.
BACA JUGA: Valvoline Inc Rilis Valvoline Long Life Coolant dan All Weather Coolant
Lalu apakah bisnismya yang tergabung dalam bendera Grup El John Indonesia dapat kucuran dana, pinjaman, relaksasi pajak sebagaimana yang ia cetuskan?
“Sama sekali tidak,” tandasnya cepat.
Apakah dengan begitu rangkaian program Kemenparekraf dalam membantu keterpurukan dunia pariwisata tanah air tak tepat guna?
Menurut Johnnie Sugiarto, program baik itu bukan tidak tepat guna. Destinasi pariwisata kita kan tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia. Karena itu hendaknya Pemerintah yang dalam hal ini Kemenparekraf bisa membantu mem promosikan pariwisata dalam negeri secara lebih adil dan merata.
“Misalnya kita lihat stimulus atau bantuan itu banyak diarahkan ke Bali. Padahal, misalnya, Danau Toba juga perlu, Garut juga perlu, Jambi pasti perlu. Nah, bantuan itu harus merata ke semua destinasi. Jadi jangan hanya Bali saja. Indonesia kita kan bukan cuma Bali..!” tandas pekerja keras asal Jambi yang pendiri dan pemilik Majalah Travel Club ini.
Martinus Johnnie Sugiarto mengatakan hal ini harus cepat disikapi Kemenparekraf mengingat beredar kabar burung yang mengatakan, ‘atas nama konon, katanya 70% dana bantuan itu mengalir ke Bali’. Sisanya baru ke daerah lain. Benar kah kabar itu?
Kalau itu benar, sungguh sangat disayangkan mengingat bisnis pariwisata itu ada disemua provinsi di Indonesia dan melibatkan jutaan tenaga kerja.
Kalau berita itu tidak benar, Kemenparekraf harus cepat menyikapinya dengan cepat. Setidaknya dengan melempar data yang sebenar benarnya ke masyarakat pariwisata Indonesia agar tidak menjadi racun yang mengoyak ngoyak keadilan, kepatutan dan kesamarataan.
( Ismail Sidik Sahib )