travelounge.co | Jakarta, 19 Januari 2026 – Memasuki 2026, sejumlah negara mulai menyesuaikan kebijakan visa dan izin masuk digital. Perubahan ini berdampak langsung pada pola perjalanan wisatawan internasional, termasuk dari Indonesia.
Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut dokumen administratif. Kini, cara traveler mempersiapkan perjalanan juga ikut berubah karena banyak prosedur wajib dilakukan sebelum keberangkatan.
Karena itu, memahami update visa terbaru menjadi bagian penting dalam perencanaan travel agar perjalanan tetap lancar dan terhindar dari kendala di imigrasi.
Secara global, kebijakan visa semakin mengarah ke sistem digital. Banyak negara kini menerapkan pra-otorisasi perjalanan dan pemeriksaan data sebelum penumpang tiba.
Saat ini, dua kawasan yang paling berpengaruh terhadap pergerakan wisatawan Asia adalah Korea Selatan dan Uni Eropa.
Korea Selatan Perpanjang Pengecualian K-ETA hingga Akhir 2026
Pemerintah Korea Selatan resmi memperpanjang kebijakan pengecualian Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA) hingga 31 Desember 2026 bagi negara-negara tertentu.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemulihan pariwisata pascapandemi. Tujuannya adalah meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan internasional.
Meski demikian, pengajuan K-ETA tetap dianjurkan. Langkah ini memberi kemudahan administratif, seperti bebas mengisi kartu kedatangan manual.
Selain itu, proses pemeriksaan imigrasi juga dinilai lebih cepat bagi traveler yang telah memiliki K-ETA.
Bagi wisatawan Indonesia, kebijakan ini menunjukkan bahwa Korea Selatan terus mengembangkan sistem masuk berbasis digital dan data.
Uni Eropa Bersiap Menerapkan Sistem ETIAS Mulai Akhir 2026
Sementara itu, Uni Eropa tengah mempersiapkan penerapan European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) yang dijadwalkan mulai berlaku pada akhir 2026.
ETIAS bukan visa. Sistem ini merupakan izin perjalanan elektronik yang wajib diajukan sebelum keberangkatan oleh warga negara yang selama ini menikmati fasilitas bebas visa ke kawasan Schengen.
Sistem tersebut dirancang untuk memperkuat keamanan perbatasan. Di sisi lain, ETIAS juga memungkinkan pemeriksaan data dilakukan lebih awal sebelum pelancong tiba di bandara Eropa.
Meskipun paspor Indonesia masih memerlukan visa Schengen, penerapan ETIAS tetap relevan. Kebijakan ini menunjukkan arah baru imigrasi global yang semakin berbasis pra-otorisasi digital.
Indonesia Mulai Menerapkan Sistem Kedatangan Digital
Di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan sistem digital dalam proses kedatangan internasional sejak 2025. Implementasi ini terus diperkuat sepanjang 2026.
Pendekatan tersebut memungkinkan sebagian proses administrasi dilakukan sebelum kedatangan. Dengan demikian, antrean pemeriksaan di bandara dapat dipersingkat.
Transformasi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi imigrasi bukan hanya tren luar negeri. Kini, pendekatan serupa mulai menjadi standar baru di Indonesia.
Arah Baru Dunia Travel: Digitalisasi dan Pra-Otorisasi
Secara umum, perubahan kebijakan visa di berbagai negara menunjukkan pola yang semakin seragam. Pemeriksaan kini banyak dilakukan sebelum keberangkatan, bukan hanya saat tiba.
Semakin banyak negara mengandalkan e-visa, electronic travel authorization, dan digital arrival form sebagai alat kontrol imigrasi.
Akibatnya, persiapan perjalanan tidak lagi cukup hanya dengan paspor, tiket, dan hotel. Traveler juga harus memastikan seluruh persyaratan digital sudah dipenuhi.
Jika tidak, risiko penolakan boarding bisa terjadi bahkan sebelum penumpang naik pesawat.
Kenapa Update Visa 2026 Perlu Diperhatikan Traveler
Update visa bukan sekadar informasi tambahan. Isu ini kini menjadi bagian krusial dalam perencanaan perjalanan internasional.
Perubahan kecil dalam kebijakan dapat berdampak besar, terutama bagi wisatawan yang masih mengandalkan aturan lama.
Karena semakin banyak sistem pra-otorisasi diterapkan, traveler dituntut lebih aktif mencari informasi resmi. Selain itu, persiapan dokumen juga perlu dilakukan lebih awal.
Update visa 2026 menandai bahwa dunia travel bergerak ke arah sistem yang lebih terintegrasi dan lebih digital.
Dengan memahami perubahan ini sejak awal, wisatawan Indonesia dapat merencanakan perjalanan dengan lebih aman, efisien, dan minim risiko administratif. (Harish E.)
