TRAVELOUNGE.CO | JAKARTA – Pemerintah keluhkan penyerapan subsidi untuk KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) roda dua/sepeda motor listrik sangat rendah.
Dari target 200.000 unit pada desember 2023 baru 2 unit yang terverifikasi, apa masalahnya?
Apakah masalahnya ada di sosialisasi pemerintah ke pada konsumen dan produsen? Atau verifikasi yang dilakukan pemerintah terkait sepeda motor listrik yg berjalan lamban? Atau daya beli masyarakat yg rendah? Dan atau masyarakat yang belum yakin dengan kehadiran teknologi sepeda motor listrik di tanah air?
Sebelumnya pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengeluhkan “Persoalannya pertumbuhan pembelian sepeda motor masih lambat. Kemarin saya pimpin rapat Jumat baru 108 motor yang terbeli,” ujar Moeldoko dalam Green Economic Forum, dalam beberapa waktu lalu.
Moeldoko mengungkapkan tiga alasannya, kenapa sampai saat ini penjualan motor listrik masih minim. Pertama, masyarakat dinilai belum banyak yang mengetahui perihal peraturan menteri yang sudah diterbitkan tersebut.
Kedua, aplikasi SISAPIRa untuk proses pembelian motor listrik subsidi diklaim belum tersosialisasi dengan baik. Ketiga, ada asumsi bagi pengusaha khususnya diler, bahwa apabila mai membeli kendaraan listrik sengan skema yqng berjalan adalah tertitusi.
Baru 2 Unit Yang Terverifikasi
Pemerintah telah menunjuk perusahaan surveyor independen yaitu PT Surveyor Indonesia (SI) untuk memverifikasi sepeda motor yang layak mendapatkan subsidi dengan memenuhi persyaratan melalui aplikasi SISAPIRa. Sampai saat ini 599 unit sudah terdaftar untuk diverifikasi.
Dwi Anggoro selaku Project Manager SISAPIRa menjelaskan SISAPIRa menjalankan fungsinya berdasarkan Permenperin 6 Tahun 2023 guna menjalankan PP Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
“SISAPIRa Belum tersampaikan secara merata keseluruh masyarakat, karena awal dibentuk SISAPIRa berfungsi sebagai tools kerja untuk permohonan verifikasi produsen dan konsumen,” Ujar Anggoro.
Dikatakan SISAPIRa merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan dalam menjalankan program bantuan pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementrian Perindustrian. Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah untuk melakukan proses verifikasi perusahaan industri sebagai peserta program dan juga masyarakat tertentu sebagai penerima bantuan pembelian KBLBB Roda dua, dan selanjutnya berfungsi sebagai media publikasi dengan menampilkan informasi produk KBLBB Roda dua yang telah memiliki surat penetapan model oleh Kemenperin serta nama dan alamat dealer selaku penyalur KBLBB Roda dua.
SISAPIRa juga memberikan informasi tata cara pembelian KBLBB Roda dua oleh Masyarakat Tertentu/Konsumen. Juga mensosialisasikan kepada dealer terkait tata cara mendapatkan KBLBB Roda dua dengan harapan tersosialisasinya program tersebut ke masyarakat.
SISI PRODUSEN
Sementara itu, dari sisi produsen masih mempersiapkan untuk mengikuti verifikasi agar produknya bisa lolos mendapatkan produksi pemerintah tersebut.
BACA JUGA:
Edukasi Emisi Karbon, Simpulhijau gelar kegiatan Jelajah Hijau
KYMCO Siapkan Skema B2B untuk Perusahaan Partner
Saat ini harga motor listrik kisaran Rp 20 juta – Rp 40 jutaan, di mana bagi masyarakat Indonesia nilai tersebut terbilang mahal. Dibandingkan dengan harga jual motor bensin senilai Rp 20 juta – Rp 40 jutaan. Produsen mengakui animo masyarakat untuk mengetahui sepeda motor ini sangat tinggi.
Terbukti dari tingginya minat masyarakat mengunjungi pameran saat dipamerkan. Bahkan dari sisi pemberitaan dan publikasi di media massa sangat luas. Serta tinggi minat masyarakat tinggi untuk mengetahuinya. Dengan perbandingan harga yang sangat tidak bersaing dan teknologi yang masih sangat awam bagi Masyarakat Indonesia. Produsen mengakui ini menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat penjualan motor listrik di pasaran.
Hingga kini produsen masih mengandalkan untuk penjualan secara BtoB (Business to Business) yakni penjualan dalam partai besar. Namun transaksinya masih menunggu keputusan dari pemerintah dalam pemberian subsidi. “Karena itu, kami belum bisa memastikan volume penjualan sepeda motor listrik, namun secara unit kami sudah siap,” Menurut salah satu produsen sepeda motor listrik.
Selama ini banyak merek impor dan ada beberapa merk lokal yang sudah masuk ke pasar dalam negeri. Di antaranya, untuk merk lokal Polytron dan United, mereka yakin produknya bisa mendapatkan subsidi karena sebagian besar komponen diproduksi di dalam negeri. Sedangkan ada beberapa merek lain yang mana produk impor akan sulit mendapatkan subsidi karena TKDN-nya sangat rendah. Dari sisi teknis, konsumen juga masih banyak bertanya-tanya soal kesiapan infrastruktur. Seperti, pengadaan baterai, stasiun pengisi daya, suku cadang, serta kelengkapan lainnya.
Dari kondisi tersebut di atas, harapannya penyerapan subsidi untuk 200.000 unit sepeda motor listrik bisa tercapai. Namun pemerintah juga harus lebih terbuka dan transparan dalam mensosialisasikan kebijakan subsidi agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Serta secara teknis mempertimbangkan kesiapan pengadaan infrastruktur untuk sepeda motor listrik. Dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik agar bisa meningkatkan daya beli masyarakat secara bisnis maupin ritel. (AL/ZAK)
