TRAVELOUNGE.CO | JAKARTA – Kampanye motor listrik belum berjalan efektif. Hingga kini, masyarakat belum begitu tertarik membeli motor listrik. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memacu perkembangan industri motor listrik, termasuk mengalokasikan anggaran subsidi cukup besar. Tujuannya tidak lain untuk membantu warga masyarakat memiliki motor listrik.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Hosea Sanjaya mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan pembelian motor listrik sebanyak 200.000 unit pada tahun 2023 dan diharapkan meningkat menjadi 600.000 unit pada tahun 2024. Pemerintah, tambahnya, memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta untuk pembelian setiap unit motor listrik.
Hosea Sanjaya yang juga praktisi dalam bisnis motor listrik, mengatakan, hingga kini realisasi penyaluran subsidi motor listrik masih jauh dari harapan. Alias masih sangat rendah.
“Pemerintah berharap warga masyarakat akan berebut membeli motor listrik karena mereka mendapat subsidi langsung sebesar Rp 7 juta per unit. Sehingga jika harga motornya Rp 14 juta, berarti konsumen hanya membayar Rp 7 juta per unit. Tapi, kenyataannya tak banyak konsumen yang memanfaatkan subsidi tersebut,”ujar Hosea Sanjaya dalam Bincang-bincang “The Era of Electric Vehicle”. Acara itu adalah bagian dari kegiatan Jakarta Marketing Week (JWW) 2023 yang berlangsung di Grand Atrium Kota Kasablanka, mulai 14 Juni hingga 18 Juni mendatang. lihat di sini
BACA JUGA :
DIGELAR SELAMA 5 HARI, THE 11TH JAKARTA MARKETING WEEK 2023 RESMI DIBUKA
LIBERTA HOTEL : UNTUK KAMU YANG BEKERJA SAMBIL BEPERGIAN
Selain Hosea Sanjaya, tampil sebagai pembicara lainnya adalah Tekno Wibowo, Commercial Director Polytron serta Rifat Sungkar, pembalap dan Wakil Ketua Umum IMI. Polytron adalah perusahaan industri elektronika yang sejak dua tahun lalu, mulai merintis mengembangkan industri motor listrik di Indonesia.
Kebijakan subsidi motor listrik sebenarnya sangat baik untuk percepatan populasi motor listrik di Indonesia. Sayangnya persyaratan untuk mendapat subsidi tersebut tak sesuai kondisi di lapangan. Mengingat orang yang berhak menerima subsidi, hanya para penerima manfaat, seperti seseorang yang pernah menerima KUR. Atau Bantuan Produktif Usaha Mikro. Atau Bantuan Subsidi Upah. Atau Penerima Subsidi Listrik < 900 VA.
Menurut Hosea, hingga tanggal 12 Juni lalu, kuota subsidi motor listrik masih tersisa cukup banyak, tercatat sebanyak 199.270 unit dan tanggal 13 Juni 2023 berkurang sedikit menjadi 199.250 unit. Kebijakan subsidi itu berlaku efektif mulai 23 Maret 2023 lalu.
“Itu berarti, setiap hari baru 20 konsumen yang memanfaatkan subsidi motor listrik. Sebulan 600 unit. Setahun 8.000 unit. Padahal, target pemerintah sebanyak 200 ribu unit pada tahun 2023 dan 600 ribu unit pada 2024. Masih jauh. Apalagi, untuk bisa mencapai target pemerintah sebanyak 2 juta unit pada tahun 2025 mendatang,”ujar Hosea.
Di balik berbagai tantangan tersebut, terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan. Khususnya untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait motor listrik. “Ini momentum untuk Jakarta Marketing Week 2023, memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya dalam rangka mengakselerasi perkembangan motor listrik di Indonesia,”ujar Hosea.
Ikatan Motor Indonesia, tambah Hosea, sudah menyampaikan usul masukan kepada pemerintah, di antaranya agar mengevaluasi program bantuan pembelian motor listrik. IMI berpendapat sebaiknya subsidi tersebut dikaitkan pemenuhan persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Karena persyaratan yang diberlakukan saat ini tak efektif.
IMI mencatat, saat ini populasi sepeda motor di Indonesia mencapai 130 juta unit, sementara motor listrik baru sekitar 50.000 unit dan terdapat 50 agen pemegang merek (APM) motor listrik.
“Meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tapi perkembangan motor listrik ke depan masih menjanjikan. Selain hemat energi, motor listrik juga ramah lingkungan,”ujar Tekno Wibowo.
(Herry Sinamarata)
