travelounge.co | Jakarta – Apkasi kembali meluncurkan event tahunan bertajuk “Apkasi Otonomi Expo 2025” atau dikenal pameran AOE 2025. Kegiatan launching AOE 2025 dilakukan di Merak Room, Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Kawasan Senayan Jakarta, Selasa 22 Oktober 2024).
Mewakil Dewan Pengurus Apkasi, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang dalam sambutannya menekankan bahwa event AOE 2025 merupakan kontribusi Apkasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Sarman menambahkan, AOE 2025 meliputi sektor perdagangan, investasi, pariwisata dan procurement yang akan mengusung tema: “Produk Lokal Mengglobal”.
“Melalui expo ini, diharapkan komoditas unggulan daerah semakin banyak masuk dan bersaing di pasar global. Kami juga terus mendorong hadirnya investasi di daerah yang menguntungkan masyarakat lokal dan menggerakkan roda perekonomian demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apkasi tentu memiliki tanggungjawab untuk turut andil memberikan solusi dan membantu anggotanya untuk memfasilitasi penyerapan produk-produk unggulan daerah ke pasar domestik maupun luar negeri serta masuknya investasi di daerah,” tutur Sarman.
Gelaran event AOE 2025, imbuh Sarman, akan makin meriah karena bersamaan dengan perayaan ulang tahun perak, atau HUT ke-25 Apkasi. Tak hanya khusus untuk anggota Apkasi saja, AOE 2025, lanjut Sarman juga terbuka untuk Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, pihak swasta maupun para pelaku UMKM. Ia berujar, “Bagi peserta non kabupaten pameran AOE 2025 juga strategis dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi program maupun membuka jejaring yang lebih luas lagi.”
Hadir dalam kegiatan ini, Analis Kebijakan Ahli Madya Wilayah V, Direktorrat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Raden Sartono yang menyampaikan dukungan Kemendagri atas pelaksanaan AOE 2025 mendatang. Dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 dalam Permendagri No.67 Tahun 2020 terdapat tujuh lembaga Asosiasi Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditangani di bawah Ditjen Otonomi Daerah. Kami siap mendukung dan memberikan support atas pelaksanaan AOE 2025,’ tegasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Program Apkasi, Syaifudin Chaidir menginformasikan kegiatan pameran AOE 2025 akan dilaksanakan selama 3 hari, 10-12 Juli 2025, bertempat di Hall A-B, JCC Senayan Jakarta. Syaifudin menambahkan selain pameran, AOE 2025 akan diisi beragam kegiatan pendukung. Di antaranya business matching, pertunjukan seni dan budaya, wastra nusantara yang dikemas dalam bentuk fashion show, field trip, lomba peragaan busana daerah, lomba video kreatif, Apkasi Jurnalistik Award, serta akan digelar forum diskusi berupa workshop, khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Khusus untuk kegiatan business matching, kami akan memberikan atensi khusus agar kegiatan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh para peserta. Kegiatan ini akan kami jadikan agenda yang berkesinambungan, bahkan seminggu yang lalu kami sudah melakukan luncheon network dengan mengundang para atase perdagangan negara sahabat serta melibatkan mitra dan diaspora yang tersebar di luar negeri,” imbuh Syaifudin.
Setelah resmi diluncurkan, Syaifudin mengajak daerah untuk bisa memanfaatkan event yang sudah mendapat pengakuan dan dukungan pemerintah pusat, guna makin membuka pasar yang lebih luas bagi terbukanya perdagangan komoditi unggulan, pengembangan pariwisata serta masuknya investasi baik dari dalam maupun luar negeri masuk ke daerah. “Silakan mumpung baru diluncurkan sehingga masih terbuka peluang memesan stand di posisi-posisi yang strategis,” tuturnya.
Syaifudin juga menekankan bahwa AOE 2025 juga menjadi ajang strategis untuk urusan procerement dan peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa pemerintah. Ia menambahkan, “Kita tahu dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota adalah end usernya, dan mereka ini adalah big buyer. Agar event ini optimal, kami juga akan mengundang berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD serta RSUD-RSUD selaku pengguna anggaran.” (Rhadzaki)
