TRAVELOUNGE.CO | Jakarta – Guna mewujudkan generasi yang siap menjemput bonus demografi Indonesia Emas 2045, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggandeng Mitra Perguruan Tinggi (PT) ternama dengan menghadirkan 2.500 beasiswa bagi putra-putri terbaik daerah untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nota Kesepahaman Apkasi dan Mitra PT ditandatangani di sela-sela kegiatan Simposium Nasional Bidang Pendidikan yang berlangsung di Gedung D Ditjen Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa (08/08/2023).

Para Mitra PT yang sudah meneken MoU di antaranya; Mitra PT tersebut di antaranya; Politeknik Keuangan Negara STAN, Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universita Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Sumatera Utara (Unsu), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Negeri malang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pattimura, UPN Veteran Yogyakarta dan Universitas Malikussaleh.

BACA JUGA:

1. Tutup AOE 2023, Menteri Investasi Bahlil Puji Apkasi Terciptanya Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru
2. Wakil Presiden Ma’ruf Amin Akan Buka Rakernas XV Apkasi Tahun 2023 dan Pameran AOE 2023

Mewakili Dewan Pengurus Apkasi, Wakil Ketua Umum Dadang Supriatna menggarisbawahi kegiatan Simposium Nasional dengan tema “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Sehat dan Unggul Melalui Kemitraan Perguruan Tinggi Negeri dalam Program 2.500 Beasiswa Daerah Menyongsong Indonesia Emas 2045” hadir mengacu pada visi Indonesia Emas, yaitu Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur dengan melalui 4 pilar yaitu pembangunan manusia serta penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

Dadang yang juga adalah Bupati Bandung mengatakan Apkasi merupakan organisasi yang dibentuk, dirumuskan, dan dicita-citakan oleh semangat reformasi untuk menjadikan otonomi daerah sebagai jawaban bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Seperti kita ketahui bersama, bahwa kualitas sumber daya manusia yang sehat dan unggul sangat fundamental dalam menjaga masa depan bangsa dan pondasi kuat ditengah sengitnya persaingan regional dan global, serta dalam rangka Menyongsong Indonesia Emas 2045 yang menitikberatkan pada pembangunan manusia mewujudkan sumber daya manusia sehat dan unggul serta pemerataan pembangunan,” imbuhnya.

Pendidikan, lanjut Dadang, menjadi pilar utama dalam membentuk karakter, kreativitas, dan cara berpikir, sedangkan kesehatan menjadi pilar utama dalam menopang kemampuan fisik dan mental yang optimal bagi seluruh warga negara dan para penerus bangsa. Ia berujar, “Berdasarkan hasil audiensi dan sosialisasi yang telah kami lakukan di lebih dari 350 kabupaten dan juga pemerintah pusat, banyak tantangan di dunia pendidikan dan dunia kesehatan yang terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia.”

Dadang juga menambahkan, tantangan berupa kekurangan guru dan tenaga kesehatan dan tidak meratanya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, masih perlu menjadi perhatian bersama. “Tantangan yang ada tersebut, tentunya bukan menjadi halangan untuk kita namun menjadi peluang untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan tersebut,’ katanya.

Apkasi, lanjut Bupati bandung Dadang, selaku organisasi pemerintah daerah, akan mengambil peran sebagai katalisator dalam membangun hubungan sinergis berbagai pihak, baik dengan para ahli, praktisi dan pemerintah. Ia mengatakan, “Oleh karena itu, Simposium Nasional ini diselenggarakan dalam rangka mempertemukan berbagai stakeholder, dari kalangan pemerintah pusat, daerah dan perguruan tinggi, sehingga terbentuknya kemitraan strategis untuk pembangunan SDM jangka panjang, melalui penyelenggaraan Beasiswa Daerah Indonesia Emas.”

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas tampil sebagai pembicara kunci membawakan tema “Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Berdampak.” Azwar Anas yang pernah menjadi bupati dan Ketua Umum Apkasi ini meminta agar pemerintah kabupaten bisa mengidentifikasi masalah dalam masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengadaan tenaga pendidik, dan kemudian menyusun rencana strategi.

“Melalui simposium ini, kita memiliki kesempatan berharga untuk bersamasama mengidentifikasi permasalahan yang ada, mendiskusikan strategi terbaik, dan menghasilkan solusi inovatif,” ungkap Menteri Azwar Anas.

Dukungan itu diberikan dalam konteks pengadaan aparatur sipil negara (ASN) yang lebih baik di masa mendatang. Menurut Anas, rencana pengadaan ASN sebaiknya prediktif akan dinamika dan perkembangan dunia di masa depan, termasuk pesatnya perkembangan terknologi. Ia menekankan, “Tantangan yang dihadapi dalam mengisi kekurangan jabatan guru dan tenaga kesehatan begitu kompleks. Terlebih, karakteristik geografis Indonesia yang tentu berpengaruh pada mobilitas tenaga pendidik di berbagai daerah.”

Kompleksitas tantangan itu, lanjut Azwar Anas tentu bisa dihadapi dengan strategi yang matang. Dalam konteks pengadaan ASN, Kementerian PANRB berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan guna memastikan bahwa proses pengadaan ASN berjalan efektif, efisien, dan berkualitas. “Kebijakan ini terutama harus mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan dalam pemenuhan kebutuhan guru dan kesehatan,” ujarnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, pemenuhan kebutuhan jabatan teknis sesuai prioritas nasional dan tenaga layanan dasar menjadi prioritas utama. Layanan dasar ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan penegakkan hukum. Menteri Azwar Anas juga mengatakan, “Pekan lalu, Kementerian PANRB menyerahkan surat keputusan penetapan kebutuhan pengadaan ASN kepada instansi pusat dan daerah. Pemerintah menetapkan jumlah formasi ASN tahun anggaran 2023 sebesar 572.496 untuk 72 kementerian/lembaga, 33 pemerintah provinsi, dan 491 pemerintah kabupaten/kota,” tukasnya.

Pemerintah daerah, provinsi hingga kabupaten dan kota, secara keseluruhan menerima 493.634 formasi. Jumlah tersebut terdiri atas formasi guru sebesar 296.084, tenaga kesehatan sebanyak 154.724, serta tenaga teknis lainnya sebesar 42.826.

Menteri Azwar Anas menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait mengatasi berbagai permasalahan. “Kerja sama yang baik dan kolaboratif akan menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan pengadaan ASN yang komprehensif dan terukur,” pungkas Anas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Prof. Nizam mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman antara Apkasi dengan Mitra PT. “Sungguh ini merupakan suatu titik temu yang istimewa dan seperti kita ketuahui kunci sukses pembangunan itu terletak pada dua hal, yakni sumber daya manusia dan inovasi. Saya senang mendengar Apkasi menggandeng dunia perguruan tinggi,” katanya.

Langkah ini, ujar Prof Nizam membuka pintu untuk upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah. “Kami akan siap memfasilitasi kerjasama di bidang riset dan inovasi untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah,” imbuhnya. Prof Nizam menekankan bahwa kunci pembangunan di daerah hari ini telah dibuka dengan adanya penandatangan MoU antara Apkasi dan dunia perguruan tinggi. (DZ)